Ada sesuatu yang sering kita lupakan saat menggunakan internet: kita mungkin memiliki puluhan akun digital, tetapi banyak di antaranya bergantung pada satu alamat email.

Email itu dipakai untuk masuk ke media sosial, memulihkan kata sandi, mengelola kanal YouTube, menerima pemberitahuan keamanan, bahkan menyinkronkan data perangkat. Ketika akses ke email utama jatuh ke tangan orang lain, dampaknya bisa menjalar jauh melampaui satu layanan.

Risiko tersebut menjadi perhatian publik setelah Sarwendah mengungkap bahwa email pribadinya diduga diretas. Dalam keterangannya pada 14 Oktober yang diberitakan media, ia menyebut kehilangan akses ke kanal YouTube Sarwendah Official dan mengalami hilangnya data pada ponsel yang terhubung dengan email tersebut.

Di tengah polemik lain yang turut menjadi sorotan, Ruben Onsu juga dilaporkan mengambil langkah hukum terkait dugaan akses ilegal terhadap email Betrand Peto dan penyebaran foto atau video pribadi. Kedua persoalan tersebut harus dibedakan: laporan dan dugaan yang beredar bukanlah bukti bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan peretasan.

Terlepas dari proses hukumnya, ada pelajaran teknologi yang layak diperhatikan setiap pengguna internet, kreator konten, pemilik UMKM, dan perusahaan.

Email sekarang adalah kunci utama identitas digital

Dahulu, email sering dianggap hanya sebagai sarana berkirim pesan. Kini, fungsinya jauh lebih besar. Banyak layanan menggunakan email sebagai identitas akun sekaligus jalur pemulihan ketika pengguna lupa kata sandi atau kehilangan perangkat. Jika penyerang berhasil menguasai email utama, mereka mungkin dapat mencoba mengambil alih akun lain yang terhubung dengannya.

Dampaknya dapat berlapis. Pemilik akun kehilangan akses ke media sosial. Pelanggan tidak lagi bisa memastikan apakah pesan dari akun bisnis benar-benar berasal dari pemiliknya. Dokumen pribadi berpotensi terekspos. Kanal digital yang dibangun bertahun-tahun pun dapat terganggu.

Bagi kreator dengan jutaan pengikut, akun digital adalah aset bisnis. Bagi perusahaan, akun email administrator, domain, layanan cloud, dan akun media sosial resmi memiliki nilai strategis yang sama pentingnya. Inilah sebabnya keamanan akun tidak boleh bergantung hanya pada satu kata sandi.

Mengapa pengambilalihan akun bisa menimbulkan efek domino?

Tidak semua peretasan terjadi karena sistem teknologi yang canggih berhasil ditembus. Ada pula kasus yang berawal dari kata sandi yang digunakan berulang kali, halaman login palsu, perangkat yang sudah terinfeksi, sesi login yang dicuri, atau akses pemulihan akun yang tidak terlindungi dengan baik. Setelah memperoleh akses, penyerang dapat mencoba mengubah informasi pemulihan, mengeluarkan pemilik dari sesi aktif, atau menggunakan akun yang dikuasai untuk menyerang layanan lain.

Namun, penting untuk tidak menyimpulkan penyebab sebuah insiden hanya dari hilangnya akses. Tanpa hasil investigasi teknis, publik tidak dapat memastikan apakah suatu kejadian berawal dari phishing, pencurian kredensial, penyalahgunaan akses, atau metode lainnya.

Pelajaran utamanya adalah satu akun yang berhasil dikuasai dapat membuka risiko bagi banyak aset lain jika semuanya saling terhubung tanpa perlindungan berlapis.

UU PDP bukan alasan untuk menyebarkan data yang sedang viral

Ketika foto, video, percakapan, atau informasi pribadi tersebar di media sosial, reaksi spontan sebagian orang adalah mengunduhnya, membagikannya, atau meneruskannya ke grup percakapan. Padahal, rasa ingin tahu publik tidak otomatis memberikan hak untuk mengambil dan menyebarkan informasi pribadi seseorang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi salah satu kerangka hukum penting di Indonesia. Penerapannya bergantung pada fakta, jenis data, tindakan yang dilakukan, dasar pemrosesan, serta ketentuan hukum yang relevan. Karena itu, tidak setiap unggahan otomatis merupakan pelanggaran yang sama, dan penilaian hukum memerlukan konteks.

Untuk perusahaan, persoalannya lebih luas daripada menghindari sanksi. Organisasi perlu mengetahui data apa yang dikumpulkan, siapa yang dapat mengaksesnya, untuk tujuan apa data digunakan, dan bagaimana data dilindungi sepanjang siklus hidupnya.

Komdigi sendiri pernah menegaskan pada 2 Oktober 2026 bahwa data pribadi lama yang kembali beredar sedang ditindaklanjuti bersama aparat terkait. Kasus tersebut berbeda dari dugaan peretasan akun selebritas, tetapi menunjukkan bahwa data yang sudah terlanjur tersebar dapat terus beredar dan berisiko disalahgunakan.