Besok, ratusan profesional keamanan siber akan berkumpul di Hotel Bidakara, Jakarta.

Mereka datang untuk National Cybersecurity Connect (NCC) 2026—konferensi tahunan yang memasuki edisi kelima. Temanya terdengar visioner: “Securing Trust and Resilience in the Age of AI-Driven Digital Transformation.” Tapi di balik kemegahan forum itu, ada satu fakta yang sulit diabaikan. Hingga hari ini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus tentang keamanan dan ketahanan siber.

Ketua Umum APTIKNAS, Soegiharto Santoso, menyebutnya sebagai peringatan serius: Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terakhir di ASEAN yang belum memiliki payung hukum tersebut jika pembahasan RUU KKS terus tertunda. Ini bukan sekadar kelalaian legislatif. Ini adalah pertaruhan kedaulatan digital.

Apa yang Terjadi?

NCC 2026 resmi digelar pada 28–29 Oktober 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh PT Naganaya Indonesia Internasional bersama APTIKNAS, dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejak soft launching pada Agustus lalu, pesan yang diusung konsisten: kolaborasi nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah berperan dalam kebijakan dan regulasi; industri menyediakan teknologi dan inovasi; asosiasi menjembatani kebutuhan; komunitas profesional menyumbang keahlian dan edukasi.

Namun, kolaborasi tanpa landasan hukum ibarat membangun rumah di atas pasir. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang didorong APTIKNAS sejak lama belum juga disahkan. Padahal, regulasi ini dinilai krusial untuk memperkuat perlindungan terhadap Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK), memperjelas tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Mengapa Ini Penting?

Karena serangan siber sudah berubah bentuk.
Data Zecurion menunjukkan bahwa pada 2025, tercatat lebih dari 367 juta insiden siber. Yang lebih mengkhawatirkan, penyerang kini beralih dari malware tradisional ke deepfake dan identitas curian—serangan yang jauh lebih sulit dideteksi.

Di Indonesia, pola ini sudah terlihat. Kasus video deepfake yang mencatut wajah dan suara pejabat negara—dari Menko Airlangga hingga Menkeu Suahasil—menunjukkan bahwa kepercayaan publik sedang diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dan bukan hanya serangan eksternal. Insider threat kini menjadi sorotan. Investigasi fraud finansial dengan aset dibekukan mencapai Rp674 miliar mengungkap bahwa tidak semua ancaman datang dari luar. Insider jahat dan kredensial yang dikompromikan menyumbang porsi signifikan dari kebocoran data.

Di sinilah Data Loss Prevention (DLP) menjadi relevan.

DLP bukan sekadar perangkat lunak. Ia adalah lapisan pertahanan yang mendeteksi, mencegah, dan merespons potensi kebocoran data sensitif—baik data karyawan, nasabah, kekayaan intelektual, maupun kode sumber. DLP bekerja di tiga lapisan: data yang tersimpan (at rest), data yang bergerak (in motion), dan data yang sedang digunakan (in use).

Tanpa DLP, perusahaan ibarat membiarkan pintu gudang data terbuka lebar. Siapa pun dengan akses—atau yang berhasil mencuri akses—bisa membawa keluar aset paling berharga.

Konteksnya: UU PDP Sudah Ada, Tapi Implementasi Masih Jauh

Sejak Oktober 2024, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 berlaku penuh. Pelanggar menghadapi sanksi administratif hingga 2 persen dari pendapatan tahunan, plus pidana penjara hingga 6 tahun bagi individu yang bertanggung jawab.

Pada Juli 2026, PP 33/2026—peraturan pelaksana UU PDP—resmi diberlakukan. Regulasi ini membawa kewajiban baru: notifikasi kebocoran data dalam 72 jam kepada otoritas dan subjek data yang terdampak. Sanksinya pun berlapis, dari penghentian pemrosesan data hingga denda administratif.

Tapi regulasi hanyalah kerangka. Tanpa kontrol teknis yang memadai, kepatuhan hanyalah formalitas di atas kertas.

APTIKNAS sendiri menyadari hal ini. Dalam soft launching NCC 2026, mereka menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi persoalan teknis semata—ia adalah fondasi bagi keberlangsungan bisnis, perlindungan data, dan pembangunan kepercayaan masyarakat.